Salah satu informasi penting yang wajib diperhatikan saat bekerja di Jepang ialah aturan hakengiri. Karena, tanpa memahaminya, pekerja bisa saja bersikap ceroboh dan berujung pada masalah maupun kerugian. Ingin tahu, apa sebenarnya inti dari aturan ini dan hal yang harus diketahui darinya? Temukan semua jawabannya pada ulasan menarik berikut!
Daftar Isi
- Apakah yang Dimaksud dengan Hakengiri?
- Anggapan Umum Orang Jepang Terkait Hakengiri
- Mekanisme Pemberlakuan Hakengiri
- Hak yang Didapatkan Pekerja
Apakah yang Dimaksud dengan Hakengiri?
Secara sederhana istilah hakengiri dalam masyarakat Jepang mengacu pada putusan pemberhentian hubungan kerja secara sepihak oleh perusahaan yang biasa dikenal sebagai PHK. Putusan ini biasanya diberikan kepada para pekerja sementara yang didelegasikan ke sebuah perusahaan oleh suatu agensi. Lazimnya memiliki masa kerja cukup singkat, yakni kurang dari dua bulan.
Bisa dikatakan bahwa di Jepang, hal ini bisa dianggap sebagai salah satu sisi buruk dari perusahaan-perusahaan. Terlebih saat melihat dalam sejarah pada kurun waktu antara akhir tahun 2008 sampai permulaan tahun 2009, di mana jumlah PHK sangat tinggi. Yaitu mencapai kisaran antara 131-400 ribuan berdasar catatan dari dinas terkait.
Kejadian ini pun sempat memantik animo masyarakat Jepang untuk melayangkan protes kepada pemerintahan guna menuntut hak para pekerja. Utamanya bagi sekira 500 tunawisma dan pekerja sementara yang berlindung di tenda Haken, yang ada di Taman Hibya, Tokyo. Pada masa itu dapat dibilang sangat kelam karena kondisi kesehatan pekerja yang memburuk.
Setidaknya, pekerja tersebut menyerukan poin-poin tuntutan kepada pemerintah terkait untuk melakukan reformasi aturan ketenagakerjaan. Terutama pada larangan mengirim pekerja berkelompok ke perusahaan dan penetapan margin atas yang ditarik agensi. Lain daripada itu, para pekerja juga menuntut diterbitkannya aturan atau perundang-undangan yang melindungi pekerja dengan lebih baik dari masa sebelumnya.
Artikel Pilihan
Anggapan Umum Orang Jepang Terkait Hakengiri
Perihal hakengiri yang kerap terjadi di dunia kerja Jepang telah banyak memicu respon, khususnya yang datang dari masyarakat dalam negerinya. Rata-rata melakukan protes terhadap pemberlakukan pemberhentian sepihak ini, lantaran sejumlah alasan pokok, seperti:
1. Terlalu Banyaknya Perusahaan yang Melakukan PHK Sepihak
Alasan pertama orang Jepang tidak menyukai putusan ini adalah karena seringkali perusahaan di Jepang melakukan pemecatan kepada karyawan secara sepihak. Bahkan jumlahnya bisa menyentuh angka sekitar 1,4 persen dari seluruh pekerja setiap tahunnya. Ironisnya, jumlah ini didominasi oleh karyawan sementara yang bekerja dengan sistem kontrak, biasanya kurang dari dua bulan.
2. PHK Sebelum Habisnya Masa Kontrak
Lebih parahnya, pemberhentian tiba-tiba ini kerap dilakukan oleh perusahaan sebelum masa kontrak yang disepakati berakhir. Tentu ini akan sangat merugikan bagi tenaga kerja yang bersangkutan karena tidak siap dengan putusan yang diberikan. Bayangkan saja, pekerja tersebut harus mencari pekerjaan baru di tengah tuntutan biaya hidup di Jepang yang sangat tinggi.
3. Jumlah Tunjangan yang Relatif Kecil
Sudah menjadi rahasia umum bahwa pekerja sementara yang masa kerjanya kurang dari dua bulan, tidak mendapat hak selayaknya karyawan tetap. Sehingga saat menerima putusan haken giri, seringkali pekerja hanya mendapatkan tunjangan yang nominalnya sangat sedikit. Bahkan dalam beberapa kasus, ada tenaga kerja yang tidak memperoleh hak tunjangan pemberhentiannya sama sekali.
4. Lemahnya Perlindungan pada Karyawan
Sebelum adanya protes di Tokyo pada tahun 2015 silam, karyawan sementara seperti ini tidak mendapatkan perlindungan dari otoritas pemerintahan secara maksimal. Akibatnya dalam kurun waktu tersebut banyak ditemukan perlakukan semena-mena dari perusahaan. Akan tetapi, kabarnya belakangan ini semua menjadi lebih baik dan pemerintah mulai memperhatikan karyawan melalui kebijakan yang ditetapkan.
5. Sulitnya Mencari Kerja Pasca PHK
Sama halnya dengan persaingan untuk mencari pekerjaan di negara maju lainnya, di Jepang pun dapat dikatakan susah. Apalagi yang bersangkutan pernah mengalami pemberhentian hubungan kerja sebelumnya, maka biasanya perlu waktu lama untuk mendapat pekerjaan baru. Masa tenggang ini menyakitkan bagi para pekerja karena tidak adanya pemasukan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
6. Gaji di Pekerjaan Kedua Lebih Sedikit
Hal berikutnya yang seolah melengkapi penderitaan para pekerja pasca diterapkannya hakengiri ialah gaji di tempat baru seringkali lebih sedikit dibandingkan dengan sebelumnya. Tentunya ini cukup merugikan bagi para pekerja dan seringkali membuat mental down. Tapi mau bagaimana lagi, mau tidak mau pekerjaan tersebut harus diambil guna mencukupi banyaknya kebutuhan.
7. Sejumlah Hal Lain yang Memberatkan
Selain hal-hal yang disebutkan di atas, tentu masih banyak alasan mendasar lain mengapa haken giri dianggap tidak menguntungkan. Seperti anggapan umum masyarakat Jepang yang menilai pemberhentian kerja sebagai sebuah ketabuan. Jika dicermati, kejadian semacam ini secara tidak langsung memberikan beban terutama berkaitan dengan kondisi psikologis bagi orang yang tengah mengalaminya.
Mekanisme Pemberlakuan Hakengiri
Beberapa kali sempat disinggung pada ulasan di atas bahwa ini merupakan keputusan penting yang menyangkut hidup pekerja pasca diberlakukan. Sehingga jika merunut perlakuan perundang-undangan yang diberlakukan, harusnya perusahaan menempuh sejumlah mekanisme, yakni:
1. Memberikan Peringatan Sebelum Pemberhentian
Pertama, ketika hendak melakukan pemberhentian hubungan kerja, khususnya pada karyawan sementara yang didelegasikan oleh agensi, semestinya perusahaan memberikan peringatan. Pentingnya, agar pekerja dapat memahami alasan mengapa pemberhentian hubungan kerja tersebut diberikan. Sehingga yang bersangkutan dapat melakukan upaya-upaya tertentu yang mungkin bisa memperbaiki keadaan atau menyiapkan kemungkinan buruk yang bisa terjadi.
2. Menyelesaikan Sengketa dengan Pekerja secara Perdata
Selanjutnya, berdasarkan kelaziman para pekerja sementara yang tidak terima dengan PHK dari perusahaan bisa mengajukan tuntutan secara perdata. Tujuannya, agar pemberhentian kerja bisa ditunda setidaknya sampai masa kontrak yang disepakati berakhir. Selain itu, juga memungkinkan para pekerja untuk memperoleh hak-hak berupa tunjangan, sebagaimana diatur dalam aturan perundangan yang di Jepang.
3. Menyerahkan Hak yang Seharusnya Didapat Pekerja
Setelah sidang perdata antara dua belah pihak menemukan hasil, maka perusahaan diberi kewajiban untuk memberikan hak para pekerja. Mulai dari pemberian hak berupa penyelesaian masa kontrak awal. Sampai hal-hal yang berkaitan dengan hak tunjangan ketika pemberhentian hubungan kerja tersebut, benar-benar telah diberlakukan setelah adanya kesepakatan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.
Hak yang Didapatkan Pekerja
Terakhir, mengingat putusan ini merupakan hal yang penuh resiko, maka sudah semestinya jika pekerja sementara memperoleh haknya. Terutama berkaitan dengan finansial yang dibutuhkan selama masa tenggang sebelum mendapatkan pekerjaan baru berupa:
-
Hak untuk mengajukan tuntutan perdata kepada agensi maupun perusahaan tempatnya bekerja;
-
Tunjangan pasca pemberhentian pekerja yang sedikit meringankan beban para pekerja pasca keluar dari perusahaan di waktu mendatang; dan
-
Sejumlah hak lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Jepang.
Nah, demikianlah sejumlah pembahasan yang dapat disampaikan terkait hakengiri yang berlaku di Jepang. Seperti yang telah dijelaskan, rata-rata masyarakat Jepang masih menganggap putusan seperti ini sebagai hal yang tabu. Sehingga sangat jarang sekali terjadi, bila memang sudah tidak ada pilihan yang lain sebagai pertimbangan, atau karena situasi khusus yang benar-benar mengharuskan!