Pemimpin di sebuah negara, berbeda-beda sesuai dengan bentuk pemerintahannya. Di seluruh dunia, terdapat banyak definisi dan pembagian sistem pemerintah negara. Jika di Indonesia yang berbentuk republik dikenal sistem presidensial, ada juga negara republik tidak murni bersistem presidensial, melainkan kekuasaan presidennya tergantung parlemen. Ada pula bentuk republik yang menerapkan praktik parlementer.
Selain itu, dikenal pula beberapa negara dengan raja atau ratu, yang biasanya disebut monarki. Akan tetapi, kepemimpinan di negara monarki juga belum tentu sepenuhnya dipegang oleh raja atau ratu. Ada negara yang memiliki raja, namun sang raja justru tanpa kuasa dalam urusan mengatur negaranya.
Daftar Isi
Bentuk Pemerintahan di Jepang
Negara ini memiliki bentuk kesatuan, dengan pemerintah yang berwenang berada di bawah naungan Prime Minister, setelah dinobatkan Kaisar. Dengan demikian, bentuk pemerintahan Jepang merupakan kerajaan konstitusional. Kekuasaan yang dimiliki kaisar, atau yang dipersamakan dengan raja, tidak sepenuhnya mempunyai kedaulatan tertinggi untuk mengatur negara di Jepang.
1. Pemimpin Negara
Berbeda dengan praktik negara berbentuk presidensial dengan seorang presiden, karena Jepang memiliki seorang PM. Meski demikian, Jepang juga memiliki parlemen seperti halnya Inggris, Perancis, atau Amerika. Perdana Menteri yang ditunjuk akan membentuk kabinet, dan memimpin langsung menteri-menterinya.
Jepang berdiri di bawah sistem konstitusi, namun di saat yang sama konsep trias politica membuatnya tidak berada di bawah raja atau kaisar layaknya monarki absolut. Kaisar akan menunjuk dan menobatkan seorang perdana menteri yang sebelumnya telah dicalonkan oleh parlemen Jepang. Perdana menteri tidak lain merupakan pemimpin para menteri.
Dalam tugasnya, perdana menteri mengetuai dan menjadi penanggung jawab langsung sebuah kabinet. Seorang perdana menteri, dan juga berlaku di Jepang, memiliki hal untuk memilih dan memberhentikan anggota kabinetnya. Perdana menteri di Jepang berasal dari partai politik atau seorang politikus, dan tidak diperbolehkan berstatus militer meskipun nantinya akan berperan sebagai panglima angkatan pertahanan Jepang.
2. Fungsi Kaisar
Jabatan kepala negara juga dimiliki oleh kaisar di Jepang, meskipun bukan sepenuhnya mempunyai kewenangan mengatur dan membuat kebijakan negara. Dalam artian, kaisar di Jepang hanyalah simbol tanpa kewenangan dalam hubungan politik dan pemerintahan. Meski demikian, kaisar merupakan pucuk pimpinan dengan hak untuk menunjuk PM, sekaligus menobatkan jajaran menteri dalam kabinet.
Sesuai dengan konstitusi, kaisar di Jepang didapuk menjadi lambang atau simbol sekaligus simbol pemersatu bangsa. Bahkan berdasarkan sejarah, kaisar tidak lain adalah seseorang dari keluarga terpandang yang masih menjadi keturunan dewi matahari. Oleh karenanya, kaisar di Jepang juga menjadi pemimpin tertinggi agama Shinto, yang juga akan menghargai masalah keagamaan serta ritual Shinto.
3. Tanggung Jawab Wakil Rakyat
Anggota dewan Jepang disebut juga ‘Diet’, memiliki dua kamar yaitu DPR dan Dewan Penasehat. Lembaga ini memiliki tugas juga untuk mencalonkan serta menunjuk seorang eksekutif atau perdana menteri di Jepang, sebelum dinobatkan kaisar. Para wakil rakyat yang duduk di parlemen, adalah pilihan rakyat dalam mekanisme pemilu, dan terbuka bagi siapapun penduduk Jepang yang minimal berusia 25 tahun bagi calon DPR, serta 30 tahun bagi calon dewan penasihat.
Sesuai dengan konstitusi Jepang, parlemen merupakan lembaga kekuasaan tertinggi negara, sekaligus pembuat konstitusi. Selain itu, lembaga ini lah yang akan menyetujui anggaran negara, juga melakukan verifikasi terkait kontrak-kontrak yang akan dilakukan antar negara dalam hubungan internasional.
Artikel Pilihan
Sejarah Kedaulatan Jepang
Nippon mencatatkan sejarah keshogunan, yang menjadi pemimpin sebelum akhirnya diserahkan kembali ke kaisar pasca Restorasi Meiji. Shogun berarti jenderal atau panglima tertinggi dari sebuah pasukan. Meskipun jabatan shogun telah dihapus, namun masih digunakan sebagai panglima militer hingga saat ini. Shogun sebenarnya juga diangkat atas perintah kaisar, serta berperan juga layaknya perdana menteri di masa modern.
Beberapa wilayah atau negara luar Jepang menempatkan shogun sebagai panglima perang, meskipun shogun juga bergerak atas perintah istana kekaisaran. Perbedaannya dengan zaman sekarang adalah, perdana menteri yang dinobatkan oleh kaisar bukanlah berasal dari keturunan yang sama. Sementara shogun, merupakan jenderal militer yang diangkat turun-temurun.
Setelah masa keshogunan berakhir dengan pembaruan Meiji, kekuasaan dikembalikan sepenuhnya kepada kaisar. Pada masa itulah feodalisme Jepang berangsur memudar, dan mulai masuk pengaruh barat pada pola ekonomi Jepang. Seorang shogun Tokugawa ke-15, sebagai shogun terakhir, memberikan kedaulatan kepada kaisar di tahun 1867.
Sejak itu, Jepang membuat pengumuman untuk negara-negara di luar Jepang, tentang Tokugawa Yoshinobu yang telah mengembalikan kekuasaan atas kemauannya sendiri. Dengan demikian, kaisar kembali mengambil alih kekuasaan tertinggi untuk urusan dalam dan luar negeri, termasuk dalam hal perjanjian dan penyebutan istilah dalam setiap perjanjian.
Politik Jepang
Negara Jepang menganut sistem politik multi partai dengan dua kamar atau bikameral. Kamar pertama adalah DPR, dan kamar kedua merupakan dewan penasihat. Sistem multi partai memiliki makna bahwa di negara tersebut, terdapat lebih dari satu partai politik yang berlaga dalam pemilihan umum. Partai-partai tersebut mempunyai hak di dalam parlemen untuk mengendalikan tugas pemerintah, membuat undang-undang, serta menyusun anggaran.
Sementara itu, bikameral artinya sebuah sistem parlemen yang memisahkan atau memiliki dua kamar legislatif. Kamar DPR merupakan majelis rendah dalam parlemen, dengan anggota 480 orang yang bertugas selama 4 tahun. Sementara Dewan Penasihat merupakan nama dewan yang mempunyai kekuasaan yang lebih terbatas dibandingkan DPR.
Bagi penduduk yang memiliki komitmen ingin berkiprah sebagai anggota parlemen, ada 5 partai yang bisa menjadi bagian dari wakil rakyat Jepang. Partai tersebut yaitu Partai Demokrasi Liberal, Partai Sosialis Demokrat, Partai Sosialis, Partai Komunis, serta Komeito. Masing-masing partai memiliki blok pendukungnya masing-masing, yang juga sekaligus menjadi identitas partai tersebut.
Lembaga Pemerintah Jepang
Sama halnya dengan kebanyakan negara, pemerintahan Jepang juga memiliki fungsi politik dalam cabang executive, judicative, serta legislative. Hal tersebut terbentuk berdasarkan konstitusi di negara tersebut sejak tahun 1947. Dalam hal mana, konstitusi tersebut berpedoman pada 3 prinsip yaitu adanya kedaulatan rakyat, penghormatan kepada HAM, serta menolak perang.
1. Eksekutif
Lembaga eksekutif di Jepang yang mengarahkan sekaligus mengendalikan kekuasaan negara adalah seoran prime minister. Badan ini dibantu jajaran menteri yang telah ditunjuk serta dinobatkan oleh kaisar.
2. Legislatif
Lembaga lain adalah legislatif, yang diisi para wakil rakyat. Badan legislatif Jepang bersistem bikameral salah satunya memiliki fungsi membuat hukum. Hal tersebutlah yang menjadi ciri utama badan legislatif, yaitu sebagai ujung tombak perumusan sebuah konstitusi.
3. Yudikatif
Lembaga berikutnya dalam trias politica yaitu yudikatif. Dalam hal ini, Jepang memiliki pengadilan tertinggi (supreme court) serta lembaga peradilan lain di tingkat bawahnya. Dalam hal mana, keputusan yang diambil oleh lembaga yudikatif tersebut bersifat independen dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan eksekutif atau legislatif.
Pemerintah Jepang telah memulai babak barunya dalam membangun politik negara berdaulat. Restorasi Meiji merupakan titik balik berkibarnya kembali kekuasaan kekaisaran Jepang. Namun demikian, hal tersebut tidak membuat kaisar di Jepang menjadi penguasa absolut atas negaranya, karena kewenangan memimpin negara diberikan lagi kepada perdana menteri.
Baca juga: Tata Cara Pengiriman Barang ke Jepang dan Sebaliknya, juga Pengiriman Dalam Negeri
