Jepang merupakan salah satu negara yang berhubungan erat dengan Indonesia. Oleh karena itu, ada baiknya sebagai masyarakat Indonesia juga memahami soal sistem politik Jepang. Mengetahui sistem politik suatu negara, termasuk Jepang adalah hal yang penting untuk dilakukan.
Pasalnya, dengan memahami suatu sistem politik, maka akan memahami bagaimana gejolak politik yang dialami di dalam suatu negara. Dengan begitu, sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki hubungan erat dengan Jepang bisa memberikan opini terbaiknya untuk kebaikan Jepang. Di bawah ini adalah ulasan mengenai sistem politik Jepang yang sebaiknya diketahui.
Daftar Isi
Bagaimana Sistem Politik Jepang?
Sistem Kepartaian yang Digunakan di Jepang
Mengenal Sistem Pemerintahan Jepang
Bagaimana Sistem Politik Jepang?
Setelah berakhirnya kejayaan samurai (Zaman Meiji) bentuk pemerintahan Jepang mulai dipertimbangkan kembali, termasuk di dalamnya membahas tentang sistem politik. Pada masa dahulu, sistem politik Jepang adalah sistem totalitarian dan sistem militerisme.
Kemudian, Jepang kalah pada Perang Dunia II dan menimbulkan kehancuran pada negaranya sendiri. Dengan begitu, Jepang wajib menyusun kembali konstitusi (Undang-Undang Dasar) sebagai simbol demokrasi. Konstitusi Jepang (Undang-Undang Dasar) berisi tentang hal-hal yang sifatnya meminimalisir adanya militerisme kembali.
Hal tersebut termaktub dalam Undang-Undang Dasar Jepang yang berlaku tahun 1947. Isi dari konstitusi Jepang sesuai pada tiga prinsip utamanya, yaitu penolakan perang, kedaulatan, dan juga hormat pada hak asasi manusia.
Namun, dengan adanya konstitusi (Undang-Undang) dan kekalahan pada Perang Dunia II, mengharuskan Jepang untuk menganut sistem politik dan sistem pemerintahan yang dianut oleh negara pemenang perang saat itu.
Artikel Pilihan
Lembaga Negara di Jepang
Setelah berbicara mengenai sistem politik Jepang, tentunya tidak terlepas dari membahas tentang lembaga negara Jepang. Pasalnya, lembaga negara ikut menentukan sistem politik yang dianut oleh suatu negara, termasuk dalam hal ini adalah Jepang. Berikut ini adalah ulasan tentang lembaga negara di Jepang yang sebaiknya diketahui:
1. Kaisar
Di Jepang, kaisar tidak memiliki kewenangan terhadap pemerintahan yang berjalan. Dengan begitu, kaisar bisa dikatakan hanya sebagai lambing negara. Selain itu, kaisar di Jepang juga berfungsi sebagai persatuan bangsa.
2. Kabinet
Berbeda dengan kaisar, kabinet memiliki peran serta dalam pemerintahan, termasuk didalamnya untuk menjalankan kewenangan. Anggota dari kabinet yaitu para menteri dan dipimpin oleh Perdana Menteri. Di Jepang, anggota kabinet ditunjuk langsung dari kalangan anggota Dewan Negara.
3. Dewan Negara
Ini adalah lembaga kekuasaan paling tinggi yang ada di Jepang. Selain itu, Dewan Negara juga berwenang penuh dalam membuat undang-undang yang berlaku di Jepang. Ada dua Dewan Negara di Jepang, yaitu DPR dan Senat. Anggota DPR memiliki masa jabatan selama 4 tahun dan anggota Senat memiliki masa jabatan selama 6 tahun.
4. Dewan Audit
Tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Audit yaitu menerima pendapatan dan juga mengeluarkan pengeluaran negara Jepang. Hasil laporan pemeriksaan dari Dewan Audit akan diberikan pada Dewan Negara secara bersamaan.
5. Mahkamah Agung
Di Jepang, salah satu fungsi kabinet yaitu dapat mengangkat anggota Mahkamah Agung. Namun, Mahkamah Agung tidak bisa menentukan dan juga mempengaruhi jalannya sebuah pengadilan. Kewenangan dari Mahkamah Agung hanya sebatas pada menentukan apakah sebuah hukum, peraturan, seperti Undang-Undang, maupun tindakan pemerintah benar atau tidak.
6. Mahkamah Acosador
Lembaga negara di Jepang yang satu ini memiliki wewenang untuk mengadili hakim-hakim yang diminta untuk dipecat. Kemudian, Mahkamah Acosador juga dibuat oleh Dewan Negara.
Sistem Kepartaian yang Digunakan di Jepang
Dalam sistem politik Jepang, tidak hanya lembaga negara saja yang berperan, tetapi juga sistem kepartaian. Sistem kepartaian akan mempengaruhi bagaimana sistem politik di suatu negara berjalan, termasuk di Jepang. Jika penasaran apa saja sistem kepartaian yang digunakan di Jepang, di bawah ini adalah ulasannya:
1. Partai Demokrat Liberal
Ini adalah partai konservatif sekaligus pro-bisnis dan biasanya mengutamakan kesuksesan dalam hal perekonomian. Pasalnya, Partai Demokrat Liberal mendapat suntikan dana yang besar dari pihak pengusaha. Di antara partai lainnya, partai demokrat liberal terus berkuasa, mulai didirikan tahun 1955 hingga 2012 (kecuali periode 1993 dan 1994).
2. Partai Sosialis Demokrat
Diantara partai-partai lainnya, Partai Sosialis Demokrat berada pada posisi kiri tengah dan kanan tengah karena berakar pada Partai Sosialis Jepang dan Partai Demokratik Liberal. Partai ini mewakili lebih dari 2 juta suara anggotanya yang terdiri dari federasi buruh dan juga pekerja kasar yang biasanya berasal dari perusahaan swasta.
3. Partai Sosialis
Dalam sistem politik Jepang, Partai Sosialis dikenal sebagai Partai Sosialis Kiri Jepang dan juga Partai Sosialis Kanan jepang. Di antara tahun 1948 dan 1955 terdapat kekacauan bagi sayap kiri dan kanan, namun tahun 1955 kaum sosialis kiri dan kanan berdamai.
Perdamaian antara kaum kiri dan kanan bertujuan untuk mereformasi Partai Sosialis pada saat itu. Namun, karena kaum sosialis kiri menduduki posisi di atas angin pada saat itu, kaum sayap kanan meninggalkan partai ini dan membentuk Partai Sosialis Demokrat.
4. Partai Komunis
Masyarakat Jepang terkenal apolitis, sehingga banyak orang muda yang bergabung di Partai Komunis. Jumlah anggotanya pun cukup banyak, yaitu sekitar 400.000 orang dan memiliki basis akar rumput dibandingkan dengan partai Jepang lainnya. Tujuan dari Partai Komunis yaitu membatasi kapitalisme, mereformasi masyarakat dan melindungi hak warga biasa agar bisa meningkatkan standar kehidupannya.
5. Komeito
Ini adalah partai Jepang yang didirikan oleh para anggota Soka Gakkai dan juga organisasi Buddha Nichiren. Partai Komeito didirikan pada tahun 7 November 1998 dan digabungkan dari Partai Perdamaian Baru, Komei, dan juga Klub Reformasi. Ideologi yang dianut adalah politik buddhisme, sosial konservatif, dan konservatif.
Mengenal Sistem Pemerintahan Jepang
Setelah membahas mengenai sistem kepartaian Jepang kini saatnya membahas tentang sistem pemerintahan Jepang. Sistem pemerintahan Jepang tidak bisa terlepas dari sistem politik Jepang karena sistem pemerintahan adalah bagian dari sistem politik. Dengan begitu, sistem politik dan juga sistem pemerintahan Jepang akan mempengaruhinya dalam membuat suatu kebijakan.
Terdapat tiga badan pemerintahan di Jepang, yaitu badan legislatif (diet), badan eksekutif (kabinet), dan badan yudikatif (pengadilan). Dalam sistem pemerintahan Jepang, badan tertinggi dalam kekuasaan negara adalah diet atau parlemen nasional Jepang. Tugas dari parlemen nasional Jepang yaitu membuat Undang-Undang negara Jepang.
Karena sistem pemerintahannya parlementer, maka rakyat Jepang tidak bisa memilih presiden secara langsung dan pemilihan perdana menteri dilakukan oleh para anggota Diet. Kemudian, perdana menteri membentuk dan memimpin cabinet untuk menjalankan kekuasaan eksekutif.
Untuk kekuasaan yudikatif berada di tangan Mahkamah Agung dan pengadilan yang lebih rendah. Sedangkan untuk kepala pemerintahan daerah dan anggota parlemen daerah dipilih langsung oleh rakyat setempat. Tanggung jawab pemerintahan daerah, yaitu kesejahteraan rakyat, pengadaan pendidikan, dan pelayanan yang berhubungan dengan pembangunan dan pemeliharaan prasarana.
Itulah ulasan lengkap mengenai sistem politik Jepang dan bagian di dalamnya, seperti lembaga negara, sistem kepartaian, dan juga sistem pemerintahan. Jepang memiliki sistem politik yang sama dengan negara yang menang pada Perang Dunia II. Hal tersebut adalah konsekuensi yang harus Jepang ambil karena kekalahannya dalam Perang Dunia II.
Baca juga: Keunikan Budaya Negara Jepang yang Tak Ada Duanya
